Pemahaman Singkat Tentang Manajemen Keuangan Sektor Publik

Halo pembaca yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbicara tentang manajemen keuangan publik yang sejatinya ini merupakan tatakelola keuangan negara atau keuangan pemerintah.

Mengapa kita juga boleh tahu, ya sebagai warga negara yang baik tentu kita juga harus mengetahui proses dan tata cara pengelolaan keuangan negara. Kita juga harus melek informasi keuangan publik sehingga gak salah paham, lalu berujar…”ini pejabat ngapain aja sih, jalan banyak lobang kok gak diperbaiki”. Asal tahu aja, semua ada prosedurnya dan jelas SOPnya gitu lho.

Sebagai pengantar, mari kita lihat penjelasan dibawha ini. Jangan lupa like komen dan share informasi bermanfaat ini, ingat menyebarkan kebaikan itu keren dan tidak dipungut biaya.

Terminologi Keuangan Publik

Terminologi Keuangan Publik juga dapat definisikan sebagai Keuangan Negara, keuangan pemerintah yang artinya aktifitas finansial pemerintahan (kajian kita tidak termasuk aktifitas pemerintah dalam perekonomian). Secara teori, tidak selalu jelas subjek dari publik finance, karena tergantung bentuk negara, sistem pemerintah dan konstitusi yang mengatur kehidupan kenegaraan suatu negara

Berdasarkan UU No 17 tahun 2003, Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan sektor publik mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah)

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Baca juga  Kumpulan Definisi atau Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Para Ahli

Rumusan Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari berbagai sisi diantaranya:

1.Obyek

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.Subyek

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negaram meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

3.Proses

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungg jawaban.

4.Tujuan

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek sebagaimana tersebutdi atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Definisi Manajemen Keuangan Sektor Publik

Manajemen Keuangan Publik adalah Semua kegiatan atau upaya atau aktivitas yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran hingga kebijakan  mengadakan pembiayaan.

Pengertian sektor publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Sektor publik merupakan tempat bagi pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik tersusun di seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran.

Baca juga  Penerapan Manajemen Keuangan Dalam Koperasi

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Peran utama dari akutansi manajemen sektor publik adalah penyedia informasi akutansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Akutansi manajemen merupakan bagian terpenting dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral.

Institute of Management Accountats (1981) mendefisinikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaa, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Definisi Anggaran Sektor Publik

Sedangkan pengertian dari  Anggaran sektor publik Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan balanja dalam satuan moneter.

Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam membantu tingkat pertumbuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien.

Prinsip Anggaran Sektor Publik

Adapun Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2004; 67-68) sebagai berikut, yaitu :

  • Otorisasi oleh legislatif, Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutuf dapat membelanjakan anggaran tersebut.
  • Komprehensif, Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
  • Keutuhan anggaran, Semua penerimaan dan belanja pemerintah terhimpun dalam dana umum (general fund).
  • Non dissretionary appropriation, Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
  • Periodik, Anggaran merupakan suatu proses periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan
  • Akurat, Estimasi anggaran hendaknya tidak dimasukan cadangan yang tersembunyi (hyden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengkibatkan munculnya underestimate pendapatan dan undere stimate pengeluaran.
  • Jelas, Anggaran hendaknya dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
  • Diketahui publik, Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
Baca juga  Konsep Dasar Manajemen Keuangan Disertai Penjelasan Singkat

Nah, bagaimana sekarang sudah paham toh apa itu manajemen keuangan publik yang tadi cari infonya lewat mbah google. Jadi yang selama ini bertanya-tanya, silahkan baca sekali lagi penjelasan diatas, kalau belum jelas silahkan langsung aja Anda praktekan.

 

Sumber referensi:

  • Solihin, Dadang. Keuangan Publik Pusat dan Daerah.Jakarta:P.T. Artifa Duta Prakarsa.
  • Akuntansi Sektor Publik. Yogjakarta: Andi Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *